Jakarta, Aktual.co — Pasangan Capres-cawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla
(JK), mendapat dukungan dari Kemeneg BUMN, Dahlan Iskan (DI) yang
diungkapkan saat JK dan DI bertemu di Bandara Sepinggang, Balikpapan,
Kaltim.
"Pasangan Jokowi-JK mendapat tambahan dukungan penting
dari Dahlan Iskan. Saat transit di Bandara Sepinggan Balikpapan dalam
kunjungan ke Samarinda, keduanya pun sempat berbincang-bincang sambil
menunggu penerbangan lanjutan," kata Media Officer JK, Husain Abdullah,
ditulis Minggu (25/5).
Dalam pertemuan singkat tersebut, lanjut
dia, JK sempat menanyakan kepada DI apakah mendukung dirinya dan Jokowi
pada Pilpres yang dijadwalkan Juli 2014.
Menurut Husain, DI secara lugas mengatakan siap mendukung Jokowi-JK. Alasannya, Capres Jokowi sudah sulit terbendung.
"Jokowi
mengatakan, arus besar kecintaan rakyat tidak bisa dibendung itu
realitas politik saat ini," katanya menirukan ucapan Jokowi.
Media
Officer JK ini mengatakan, DI sempat mengatakan, apabila calon lain
ngotot jadi Presiden, masih ada pertimbangan apakah yang lain dicintai
rakyat seperti Jokowi.
Pada kesempatan itu DI mengatakan, Jokowi
dicintai rakyat dan sulit terbendung, itulah sebabnya dia mendukung
pemenangan pasangan Jokowi-JK. (Ant)
Belajar Gitar
Sabtu, 24 Mei 2014
Jelang Pilpres Gubernur Bali Ingatkan Soal "Nyame Braya"
Jakarta, Aktual.co — Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan
masyarakat mengenai konsep "nyame braya" atau persaudaraan menjelang
pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Utamakan persaudaraan (menyamebraya). Jangan gara-gara pemilu kita musuhan," katanya di Denpasar, Minggu (25/5).
Menurut
dia, masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya untuk memilih
pemimpin negara untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.
Dia
juga mengimbau masyarakat untuk melaksanakan kebebasan dalam
menggunakan hak pilih tanpa ada dorongan orang lain namun menggunakan
hati nurani.
"Gunakan hak pilih dan gunakan kebebasan. Itulah demokrasi," imbuhnya.
Sehingga
meskipun berbeda pandangan dan pilihan, namun orang nomor satu di Pulau
Dewata itu menginginkan agar masyarakat kembali mengingat nilai
persaudaraan.
Dengan demikian, maka diharapkan tidak terjadi konflik yang mewarnai pesta demokrasi rakyat lima tahun sekali itu.
Mantan
Kepala Polda Bali itu juga mengingatkan para pegawai negeri sipil untuk
tidak berpihak pada kandidat meski pun mereka memiliki hak pilih.
"PNS harus netral walaupun memiliki hak politik memilih," tegasnya.
Jumat, 23 Mei 2014
Idrus Bakal Sambut Prabowo di Tanwir Muhammadiyah
Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham
menyatakan partai berlambang Pohon Beringin itu tetap solid mendukung
pasangan presiden dan wakil presiden yang didusung Koalisi Merah Putih,
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
(Ant)
Belajar Teknik Gitar
"Saya yakin, seluruh
kader tetap solid memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta,"
ungkap Idrus Marham kepada wartawan di Samarinda, Jumat (23/5).
Idrus
Marham hadir di Samarinda bersama Edi Prabowo dalam rangka persiapan
menyambut kedatangan Prabowo Subianto pada Tanwir Muhammadiyah Sabtu
(24/5), sekaligus akan melantik tim pemenangan pasangan calon presiden
dan wakil presiden yang diusung Koalisi Merah Putih Kaltim.
Pada
rapat persiapan tersebut, juga turut hadir tiga ketua DPD Partai
pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta
yakni, Ketua DPD Partai Gerindra Ipong Muchlissoni Ketua DPW PPP Rusman
Ya'qub dan Ketua DPW PAN Kaltim Darlis Pattolangi.
Diakui
Idrus Marham, sebelum pelaksanaan rapat pleno, terjadi hiruk-pikuk di
tubuh Partai Golkar terkait dukungan kepada pasangan calon presiden dan
wakil presiden Prabowo-Hatta.
Namun, kata dia,
setelah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyampaikan alasan
mendukung pasangan Prabowo-Hatta, para kader menyatakan akan mengambil
peran terdepan dalam memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden
dari Koalisi Merah Putih itu.
"Memang, selama
ini terjadi hiruk-pikuk di tubuh Partai Golkar, namun tadi malam (Kamis)
setelah pak ARB menyampaikan alasan mendukung Prabowo-Hatta maka
seluruh kader sudah menyatakan akan mengambil peran terdepan dalam
memenangkan Prabowo-Hatta," katanya.
Dia
mengatakan, Partai Golkar mendukung Prabowo-Hatta demi menjawab
bagaimana Bangsa Indonesia bisa lebih maju, sebab kami menilai, Prabowo
merupakan sosok yang pantas memimpin bangsa ini. Keputusan itu diambil
melalui kajian yang mendalam. Jadi, saya sangat yakin, seluruh kader
mendukung keputusan tersebut," ungkap Idrus Marham.
Belajar Teknik Gitar
Jokowi-JK Didukung LSM, Prabowo-Hatta Didukung Kelompok Anti Nekolim
Jakarta, Aktual.co — Persaingan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan
Prabowo-Hatta Rajasa menuju Istana sangat ketat. Karena masing-masing
calon memiliki pendukung yang sama-sama fanatik.
Cara Belajar Gitar
"Persaingan
akan berlangsung sangat ketat, karena terlihat masing-masing pasangan
calon memiliki pendukung yang sama-sama fanatik," kata pengamat politik
Zamzami A Karim di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (23/5).
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Fisabilillah
Tanjungpinang itu mengatakan, Prabowo umumnya didukung oleh kelompok
Islam dan kelompok anti neokolonialisme dan neoimperialisme. Mereka juga
anti terhadap intervensi asing terhadap politik dalam negeri Indonesia.
Sedangkan Joko Widodo (Jokowi) didukung oleh kelompok nasionalis,
terutama LSM yang menyuarakan demokratisasi dan aktifis HAM.
Ditambahkannya,
Jokowi merupakan tipe pekerja, administrator dan eksekutor kebijakan
yang piawai untuk mendorong pemerintahan yang melayani dan bersih dari
KKN. Tetapi sayangnya Jokowi sama juga dengan Jusuf Kalla yang tidak
suka formalitas dan cenderung liberal kurang tajam dalam visi.
"Apa yang dimaksudkan dengan 'Indonesia Hebat' itu belum cukup kuat makna operasionalnya," kata Zamzami.
Sebaliknya,
Prabowo menurut Zamzami memiliki tipe "grand vizier", ideolog dan punya
"visi nation dan character building", menjadikan Indonesia yang lebih
bermartabat. Agak punya makna operasional dan menggerakkan," kata
Zamzami.
Sementara Hatta Rajasa menurut Zamzami adalah tipe organisatoris piawai yang kurang diperhitungkan banyak pengamat.
"Tetapi
sekali lagi Prabowo menyandang masalah masa lalu yang misterius tentang
HAM, terlepas benar tidaknya tuduhan tersebut dan sejarah selalu jadi
milik para pemenang," kata Zamzami.
Menurut Zamzami Indonesia berhak memiliki pemimpin baru yang mendorong rakyat secara bersama-sama untuk memandang masa depan.
(Ant)Cara Belajar Gitar
Kamis, 22 Mei 2014
PKB Kerahkan Ratusan Dai Untuk Menangkan Jokowi-JK
Jakarta, Aktual.co — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sukabumi
rencananya akan mengerahkan ratusan dai dan ulamanya untuk ikut
memenangkan calon presidennya Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pemilihan
Presiden RI 2014.
"Sudah banyak dai atau penceramah dan ulama yang menyatakan diri siap memenangkan Jokowi-JK untuk menjadi Presiden dan Wapres periode 2014-2019, bahkan dai yang tergabung di PKB juga akan kami kerahkan untuk memenangkan pilpres ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Sukabumi, Asep Supriatna, Jumat (23/5).
Menurut Asep, rencananya setiap dai dan ulama yang akan dikerahkan di setiap kecamatan minimalnya 15 orang, sehingga jumlah totalnya mencapai 705 dai dan ulama yang tersebar di 47 kecamatan, namun tidak menutup kemungkinan jumlah pemuka agama yang ikut bergabung akan terus bertambah.
Lebih lanjut, pihaknya juga akan melakukan istigosah yang akan melibatkan ribuan santri, pemuka agama, ulama, dai dan kyai untuk bersama-sama mendoakan pasangan Jokowi-JK agar bisa memenangkan pilpres yang akan digelar pada 9 Juli mendatang. Selain itu, dengan dukungan dan doa ini akan membantu untuk memuluskan langkah capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi empat partai politik yakni PKP, PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura ditambah satu parpol yang baru menyatakan diri bergabung yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
"Tidak hanya di Kabupaten Sukabumi saja yang akan mengerahkan tokoh agama dan santri untuk memenangkan duet Jokowi-JK di daerah lain pun akan melakukan hal yang sama dan kami yakin capres yang kami usung ini akan memenangkan pilpres dengan suara yang telak walaupun koalisi yang kami bangun tidak menggunakan "tenda besar"," tambahnya.
Di sisi lain, dengan pengerahan pemuga agama Islam ini adalah untuk menghadang isu SARA yang dilontarkan oleh oknum yang tidak senang serta takut dengan majunya Jokowi-JK sebagai pasangan capres dan cawapres. Karena selama ini kedua calon tersebut adalah orang yang bersih, jujur dan tegas sehingga satu-satunya jalan menjegal langkah keduanya adalah dengan cara melemparkan isu SARA yang khususnya ditujukan kepada Jokowi.
Namun demikian, masyarakat pun sudah paham dan cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa ini ke depan, sehingga isu-isu negatif dipastikan akan mati di tengah jalan, bahkan pihaknya optimis khusus untuk di Kabupaten Sukabumi suara masyarakat yang akan diberikan kepada pasangan Jokowi-JK lebih dari 60 persen. (Ant) (Sumber Aktual.co)
Cara Belajar Gitar
"Sudah banyak dai atau penceramah dan ulama yang menyatakan diri siap memenangkan Jokowi-JK untuk menjadi Presiden dan Wapres periode 2014-2019, bahkan dai yang tergabung di PKB juga akan kami kerahkan untuk memenangkan pilpres ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Sukabumi, Asep Supriatna, Jumat (23/5).
Menurut Asep, rencananya setiap dai dan ulama yang akan dikerahkan di setiap kecamatan minimalnya 15 orang, sehingga jumlah totalnya mencapai 705 dai dan ulama yang tersebar di 47 kecamatan, namun tidak menutup kemungkinan jumlah pemuka agama yang ikut bergabung akan terus bertambah.
Lebih lanjut, pihaknya juga akan melakukan istigosah yang akan melibatkan ribuan santri, pemuka agama, ulama, dai dan kyai untuk bersama-sama mendoakan pasangan Jokowi-JK agar bisa memenangkan pilpres yang akan digelar pada 9 Juli mendatang. Selain itu, dengan dukungan dan doa ini akan membantu untuk memuluskan langkah capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi empat partai politik yakni PKP, PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura ditambah satu parpol yang baru menyatakan diri bergabung yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
"Tidak hanya di Kabupaten Sukabumi saja yang akan mengerahkan tokoh agama dan santri untuk memenangkan duet Jokowi-JK di daerah lain pun akan melakukan hal yang sama dan kami yakin capres yang kami usung ini akan memenangkan pilpres dengan suara yang telak walaupun koalisi yang kami bangun tidak menggunakan "tenda besar"," tambahnya.
Di sisi lain, dengan pengerahan pemuga agama Islam ini adalah untuk menghadang isu SARA yang dilontarkan oleh oknum yang tidak senang serta takut dengan majunya Jokowi-JK sebagai pasangan capres dan cawapres. Karena selama ini kedua calon tersebut adalah orang yang bersih, jujur dan tegas sehingga satu-satunya jalan menjegal langkah keduanya adalah dengan cara melemparkan isu SARA yang khususnya ditujukan kepada Jokowi.
Namun demikian, masyarakat pun sudah paham dan cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa ini ke depan, sehingga isu-isu negatif dipastikan akan mati di tengah jalan, bahkan pihaknya optimis khusus untuk di Kabupaten Sukabumi suara masyarakat yang akan diberikan kepada pasangan Jokowi-JK lebih dari 60 persen. (Ant) (Sumber Aktual.co)
Cara Belajar Gitar
Koalisi Parpol Tak Pengaruhi Pemilih
Jakarta, Aktual.co — Pengamat hukum dan politik Universitas Nusa
Cendana Kupang, Nicolaus Pira Bunga berpendapat dinamika koalisi Parpol
yang terus bergulir diyakini tidak akan berpengaruh terhadap pemilih
dalam menentukan pilihannya pada Pilpres. saat pemilu.
"Ini
(dinamika koalisi Parpol) sudah sering terjadi menjelang dan saat
pemilu diberbagai tingkatan Pilkada dan Pilpres sebelumnya dan hasilnya
tidak selalu sesuai prediksi karena kepentingan elit parpol tidak
sejalan dengan keinginan pemilih di akar rumput," katanya di Kupang,
Jumat (23/5).
Ketidaksesuaian kepentingan antar
elite partai dan pemilih di akar rumput itu terjadi karena koalisi yang
selama ini digagas dan disepakati lebih kental dengan kepentingan
pribadi dan golongan ketimbang kepentingan publik yang umumnya lebih
menghendaki figur dan program untuk kesejahteraan.
Dosen
pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu
berpendapat bahwa sulit memang untuk menghindari koalisi dengan sistem
barter kepentingan, meskipun pada sisi tertentu koalisi juga sering
memmbicarakan kepentingan publik walaupun tidak signifikan dimunculkan.
"Seperti
bukan rahasia umum lagi saat ini bahwa tak ada Koalisi tanpa syarat,
sehingga pasangan bakal capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa juga harus mengumumkan daftar nama kandidat
menteri dalam kabinetnya kepada publik," tutupnya. (Sumber Aktual.co)
SDA Tersangka, Gerindra: Tak Ada Pengaruh Koalisi
Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani
mengaku penetapan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka
terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji 2012-2013 oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak mempengaruhi komponen koalisi
partainya dalam mengusung Prabowo-Hatta.
"Tidak
berpengaruh. Tetap solid dan kuat semua partai (yang) koalisi," kata
Muzani kepada wartawan, di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat
(23/5).
Oleh karena itu, sambung Muzani, tidak
ada perubahan strategi dalam tubuh koalisi Indonesia Raya itu, terkait
dengan penetapan tersangka dari pentolan PPP itu. Pasalnya, strategi
koalisi masih dalam penggodokan oleh masing-masing partai pendukung.
"Strateginya dari kemarin lagi terus dibicarakan," tandasnya.(Sumber Aktual.co)
Pengalaman Walikota dan Gubernur, Strategi Menangkan Pilpres 2014
Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya
mengandalkan pengalaman Jokowi sebagai walikota Solo dan Gubernur
Jakarta untuk memenangkan pilres menghadapi Prabowo Subianto.
"Kalau lihat pengalaman Jokowi menjadi walikota dan gubernur Jakarta, dia pernah di pemerintahan, tahu birokrasi, berinteraksi dengan masyarakat. Sementara capres lain hanya berada struktural kesatuan. Jadi harus kita lihat Jokowi menyelesaikan secara riil," ujar politisi senior PDIP, Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/5).
Wakil Ketua DPR RI itu juga mengaku, saat ini, pertarungan figur, antara Jokowi dan Prabowo Subianto
"Jokowi miliki kelebihan yang tak dimiliki orang lain, mampu mengerjakan apa yang dianggap tak bisa dikerjakan. Misalnya menutupi kekurangan beras dengan bekerja sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan," katanya. (Sumber Aktual.co)
Cara Belajar Gitar
"Kalau lihat pengalaman Jokowi menjadi walikota dan gubernur Jakarta, dia pernah di pemerintahan, tahu birokrasi, berinteraksi dengan masyarakat. Sementara capres lain hanya berada struktural kesatuan. Jadi harus kita lihat Jokowi menyelesaikan secara riil," ujar politisi senior PDIP, Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/5).
Wakil Ketua DPR RI itu juga mengaku, saat ini, pertarungan figur, antara Jokowi dan Prabowo Subianto
"Jokowi miliki kelebihan yang tak dimiliki orang lain, mampu mengerjakan apa yang dianggap tak bisa dikerjakan. Misalnya menutupi kekurangan beras dengan bekerja sama dengan Provinsi Sulawesi Selatan," katanya. (Sumber Aktual.co)
Cara Belajar Gitar
Pimpinan DPR Bahas Usulan Perppu Pilpres KPU
Jakarta, Aktual.co — DPR menindaklanjuti permintaan atau usulan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) akan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Presiden. Siang ini, pimpinan DPR
mengagendakan rapat seluruh fraksi untuk membahas hal tersebut.
Usulan
ini sebelumnya disampaikan KPU dalam beberapa kesempatan. Dan, usulan
sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri kemudian
menindaklanjutinya dengan membuat draft Perppu Pilpres
Alasan
KPU, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres sudah tidak selaras lagi
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, tentang Penyelenggara Pemilu.
Anggota
Komisi II DPR Nanang Samudra mengatakan, rapat yang digelar pimpinan
mengacu pada penyelenggaraan pemilihan legislatif 9 April lalu. Dimana
pelanggaran demi pelanggaran terjadi hampir di semua daerah pemilihan.
"Indikatornya
penyelenggaraan Pileg kemarin, dari pelanggaran etik, administrasi dan
pidana," kata Nanang di Gedung DPR, Senayan, Kamis (22/5).
Keseluruhan
pelanggaran tersebut, lanjutnya, dilakukan secara sistematis,
terstruktur dan masif. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu kemudian menindaklanjuti laporan yang ada dengan memberikan
rekomendasi pemecatan terhadap penyelenggara pemilu.
"Kami khawatir kejadian pada pileg itu akan terulang pada pilpres 9 Juli mendatang," jelas Anggota Fraksi Demokrat itu.(Sumber Aktual.co)
Jokowi-JK Lebih Jujur Ketimbang Prabowo-Hatta
Jakarta, Aktual.co — Direktur
Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia yang juga pendiri Lembaga Survei
Indonesia (LSI) Denny JA, dalam akun twitter resminya @DennyJA_WORLD,
menuturkan kalau publik nenilai dalam memilih bakal capres dan cawapres
nanti, lebih mengutamakan kepada kejujuran. Dan dari segi kejujuran
pasangan, menurut dia, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, kalah dari
pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Muhammad Jusuf Kalla.
"Dari sisi kejujuran pemimpin untuk menjalankan pemerintahan bersih korupsi, Jokowi unggul telak," katanya, Kamis (22/5).
Dikatakan Denny, berdasarkan hasil survei pada bulan Mei, nilai persentase Jokowi unggul sekitar 29 persen dari nilai kejujurannya. Bahkan publik yang menilai Jokowi jujur mencapai 77,3 persen. Sementara publik yang menilai Prabowo jujur hanya 54,9 persen.
"Untuk sementara, pemilih lebih mempercayai Jokowi yang lebih jujur dan lebih mampu menjalankan program pmerintahan yang bersih korupsi. Namun masih ada waktu 40 hari bagi Prabowo untuk mengejar ketertinggalannya," katanya (Sumber Aktual.co)
Cara Belajar Gitar
"Dari sisi kejujuran pemimpin untuk menjalankan pemerintahan bersih korupsi, Jokowi unggul telak," katanya, Kamis (22/5).
Dikatakan Denny, berdasarkan hasil survei pada bulan Mei, nilai persentase Jokowi unggul sekitar 29 persen dari nilai kejujurannya. Bahkan publik yang menilai Jokowi jujur mencapai 77,3 persen. Sementara publik yang menilai Prabowo jujur hanya 54,9 persen.
"Untuk sementara, pemilih lebih mempercayai Jokowi yang lebih jujur dan lebih mampu menjalankan program pmerintahan yang bersih korupsi. Namun masih ada waktu 40 hari bagi Prabowo untuk mengejar ketertinggalannya," katanya (Sumber Aktual.co)
Cara Belajar Gitar
Poempida: Luhut dan Golkar Bentuk Perbedaan Terang
Jakarta, Aktual.co — Adanya perbedaan dalam berorganisasi merupakan hak
dan hal yang biasa, tergantung bagaimana perbedaan itu diartikan.
Seperti
yang terjadi saat ini di tubuh Partai Golkar, dalam mendukung calon
presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan. Padahal,
berdasarkan hasil rapimnas dan keputusan Ketua Umum Aburizal Bakrie,
diputuskan untuk mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Saya
melihat itu suatu perbedaan pendapat yang biasa saja. Jadi ya tidak
masalah. Kalau kader lain akan melakukan hal serupa maka itu tergantung
dari pilihan masing-masing," kata Poempida, kepada aktual.co, di
Jakarta, Kamis (22/5).
Menurut Poempida,
perbedaan itu dapat ditunjukan baik secara terang maupun
sembunyi-sembunyi, dan keputusan politisi senior Partai Golkar Luhut
Binsar Panjaitan yang menyatakan keluar dari partai berlambang beringin
itu, dinilai sebagai perbedaan yang ditunjukan dengan terang.
Keputusan
Luhut itu diambil, setelah terjadi silang pendapat terkait dukungan di
Pemilu presiden (Pilpres) 2014, dimana wakil ketua dewan pembina partai
Golkar itu mendukung Jokowi-JK.
"Ada yang
berani secara terang benderang, ada yang diam-diam tidak terlihat,
bahkan ada yang hanya kemudian berbeda di bilik suara saja," paparnya.(Sumber Aktual.co)
KPU Siapkan Berkas Respon Permohonan Sengketa di MK
Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui pihaknya
telah menyiapkan semua berkas yang diperlukan dalam menghadapi sidang
soal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif di Mahkamah
Konstitusi (MK), pada Jumat (23/5) esok.
Menurut
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, pihaknya berkewajiban untuk
menyerahkan respon soal pengajuan perkara yang dilakukan oleh sejumlah
peserta pemilihan legislatif.
"Kami
berkewajiban menyerahkan respons kami terhadap permohonan itu ke MK,
mungkin nanti malam," kata Hadar, di RSPAD, Jakarta Pusat, Kamis (22/5).
Saat
ini, sambung Hadar, telah mempersiapkan dokumen terkait permohonan
sesuai yang diterima KPU. Salah satunya, dengan mengumpulkan seluruh
ketua KPU daerah terkait dengan persoalan sengketanya.
"Seluruh
persoalan sengketa pemilu itu telah ditelaah untuk kemudian direspons
secara tertulis untuk diserahkan kepada MK," tandasnya.(Sumber Aktual.co)
Langganan:
Postingan (Atom)